Menunggu Nasib Akhir Papua, Dana Otonomi Khusus Papua Barat
Beberapa tokoh masyarakat dan agama Papua telah mengimbau kepada pemerintah pusat untuk memperpanjang pemberian dana otsus untuk menjaga pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua provinsi di Indonesia tersebut.
Salah satu tokoh berpengaruh Papua yang menunjukkan dukungannya terhadap pemberian dana otsus adalah tokoh masyarakat Yalimo, Soleman Eselo.
Eselo berpendapat, berkat dana otsus, banyak orang asli Papua yang bisa dibantu. "Tanpa dana, bangunan kita tetap jelek dan rusak."
Dana otonomi khusus yang telah diberikan pemerintah kepada Provinsi Papua dan Papua Barat selama bertahun-tahun sangat membantu masyarakat Papua yang tinggal di pegunungan terpencil untuk meraih kesuksesan di berbagai bidang.
“Saya ikut mendidik orang Papua yang berasal dari daerah pegunungan dan perbukitan sejak tahun 1981. Banyak dari mereka yang dipromosikan menjadi birokrat karena tersedianya dana otsus yang membuat kami dibantu,” kata Eselo. Agen Domino
Pendeta Kristen Merry Lauren Wompere, anggota Gereja Kristen Indonesia Solagratia Indonesia (GKI Solagratia) Arso II di Kabupaten Keerom, juga sependapat dengan Eselo yang mengatakan bahwa pembangunan Provinsi Papua jauh lebih baik pada era otonomi khusus.
Mewakili jemaah GKI Solagratia Jaifuri, saya menghimbau (kepada pemerintah) untuk melanjutkan otonomi khusus demi pembangunan dan kemajuan di Papua, ”kata Wompere.
Penolakan dana otsus sama sekali tidak mewakili suara hati nurani masyarakat Papua. “Sebaliknya, mereka adalah musuh orang Papua,” kata Wompere.
Sementara itu, Tiombro Wenda, wakil ketua masyarakat Pegunungan Tengah di Kabupaten Keerom, juga mengimbau kepada pemerintah pusat agar tetap memberikan dana otonomi khusus untuk menjamin pembangunan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat.
“Mereka yang tidak setuju dengan perpanjangan otonomi khusus tidak mewakili suara hati nurani masyarakat Papua,” kata Wenda. Papua Barat
Evaluasi pelaksanaan dana otsus sangat diperlukan. Namun, menurut Yanto Eluay, tokoh masyarakat di Jayapura, seluruh masyarakat di Papua harus melihat pemberian dana dari perspektif kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, seluruh masyarakat adat di Papua diimbau untuk mendukung apa yang akan dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat, ujarnya.
Saat ini, masyarakat Tabi dan Saireri sedang melakukan konsolidasi untuk mendukung evaluasi dan melanjutkan pemberian dana otsus tersebut, kata Eluay.
Terkait masalah dana otonomi khusus ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah dan DPR untuk memperpanjang dana otsus untuk Papua dan Papua Barat.
“Dengan keputusan politik pemerintah dan DPR, saya berharap pemberian dana otsus bisa diperpanjang,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, awal Maret lalu.
Namun demikian, Soesatyo mengingatkan bahwa penggunaan dana otonomi yang telah diberikan kepada Provinsi Papua selama 18 tahun terakhir dan kepada Provinsi Papua Barat selama 13 tahun harus lebih efektif diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia menyoroti pentingnya penggunaan dana yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat umum di kedua provinsi tersebut.
Total dana otsus yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua dan Papua Barat sejak tahun 2012 mencapai Rp126,99 triliun. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat, ujarnya.
Mengevaluasi penggunaan dana tersebut memang diperlukan, tetapi bukan untuk tujuan mencari kesalahan. Sebaliknya, evaluasi diarahkan pada bagaimana agar pemanfaatannya lebih efektif dalam menyejahterakan warga Papua dan Papua Barat.
Lebih penting lagi, perdamaian perlu dijaga dan dicegah agar tidak diganggu oleh penjahat bersenjata terkenal Papua yang kerap mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat di kedua provinsi tersebut.
Menyikapi masalah keamanan tersebut, Bambang Soesatyo menyarankan agar para pelaku kejahatan bersenjata Papua didekati, tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga melalui diskusi intensif dengan melibatkan semua pihak, termasuk pejabat daerah dan tokoh agama.
Selain masalah keamanan, pembangunan sumber daya manusia merupakan hal penting lainnya yang juga perlu dievaluasi secara seksama karena skor indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat masih lebih rendah dibandingkan provinsi lain.
Merujuk pada indeks pembangunan manusia Indonesia 2019, skor Papua dan Papua Barat masing-masing tercatat 64,7 dan 60,84.
Karena kenyataan faktual tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan atau tanpa perpanjangan alokasi dana otsus di tengah persaingan yang ketat antar masyarakat Indonesia dan antar bangsa di era digital.
No comments