House Covid-19 Tim Pengawas Mengunjungi Kementerian Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menerima kunjungan dari Dewan Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) ke-19. Pada kesempatan ini, Menteri Sosial Juliari P Batubara menjelaskan berbagai kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam menangani dampak Covid-19, yaitu terkait dengan distribusi berbagai bantuan dan bantuan sosial (Bansos). Agen Poker
Menteri Sosial menjelaskan bahwa kantornya telah mendistribusikan Bantuan Sosial non-reguler, yaitu Bantuan Sosial Presiden (Banpres) dan Bantuan Uang Sosial (BST).
Bantuan Sosial Presiden telah didistribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) pada 20 April 2020. Bantuan sosial ini menjangkau 1,9 juta keluarga, dengan nilai bantuan Rp600 , 000 per keluarga yang didistribusikan dua kali sebulan. Nilai total bantuan ini adalah sekitar Rp3,4 triliun.
"Hambatan dalam implementasi paket bantuan makanan termasuk ketersediaan barang bantuan dan sumber daya yang terbatas. Solusinya adalah mengubah item yang lebih sederhana dan menambahkan vendor yang menyediakan barang dan jasa pengiriman," kata Menteri Sosial di Aneka Bhakti Gedung kantor Kementerian Sosial, Selasa (16/6/2020).
Dalam pendistribusiannya, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memuat dan mendistribusikan bantuan. Tim Kesiapan Bencana dari Kementerian Sosial juga melakukan penyebaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH), serta Pekerja Kesejahteraan Sosial Kabupaten (TKSK), dan Organisasi Pemuda dalam bantuan Bantuan Sosial.
Menteri Sosial menjelaskan bahwa kantornya telah mendistribusikan Bantuan Sosial non-reguler, yaitu Bantuan Sosial Presiden (Banpres) dan Bantuan Uang Sosial (BST).
Bantuan Sosial Presiden telah didistribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) pada 20 April 2020. Bantuan sosial ini menjangkau 1,9 juta keluarga, dengan nilai bantuan Rp600 , 000 per keluarga yang didistribusikan dua kali sebulan. Nilai total bantuan ini adalah sekitar Rp3,4 triliun.
"Hambatan dalam implementasi paket bantuan makanan termasuk ketersediaan barang bantuan dan sumber daya yang terbatas. Solusinya adalah mengubah item yang lebih sederhana dan menambahkan vendor yang menyediakan barang dan jasa pengiriman," kata Menteri Sosial di Aneka Bhakti Gedung kantor Kementerian Sosial, Selasa (16/6/2020).
Dalam pendistribusiannya, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memuat dan mendistribusikan bantuan. Tim Kesiapan Bencana dari Kementerian Sosial juga melakukan penyebaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH), serta Pekerja Kesejahteraan Sosial Kabupaten (TKSK), dan Organisasi Pemuda dalam bantuan Bantuan Sosial.
"Ada juga kendala data ganda dengan Badan Bantuan Sosial Jakarta, selain warga yang telah pindah tempat tinggal dan memiliki alamat yang berbeda dan data yang tidak akurat. Solusi kami adalah untuk merekonsiliasi data dan mengeluarkan data keluarga yang tidak akurat, dan mengganti data," jelasnya. Menteri. Agen Domino
Terkait bantuan sosial tunai, Juliari menjelaskan bahwa bantuan tersebut mencapai 9 juta rumah tangga di luar Jabodetabek yang belum menerima PKH dan Program Bantuan Sosial / BPNT dengan nilai Rp600.000 / keluarga / bulan. Baik bantuan Bantuan Sosial dari Presiden dan BST didistribusikan selama tiga bulan, yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni 2020.
Menteri Sosial juga mengatakan ada berbagai kendala terkait distribusi BST. Di antara mereka adalah daerah yang belum memenuhi kuota, upaya yang dilakukan adalah mengalihkan kuota yang tersisa ke area siap pakai. Kendala lain adalah daerah yang meminta penundaan distribusi Jaminan Sosial, oleh karena itu ada upaya untuk melakukan bantuan khusus ke daerah untuk mempercepat distribusi.
Kendala lain terkait dengan jumlah konter pembayaran yang terbatas dan batasan antrian karena protokol kesehatan Covid-19. Upaya sedang dilakukan untuk menambah konter pembayaran di Kantor Pos dan membuka konter pembayaran di Pusat Desa.
"Upaya juga dilakukan untuk membayar di masyarakat untuk daerah-daerah terpencil. Selain itu, ada perpanjangan waktu layanan di loket Kantor Pos dari jam 7 pagi sampai 10 malam," jelas Menteri.
Terkait bantuan sosial tunai, Juliari menjelaskan bahwa bantuan tersebut mencapai 9 juta rumah tangga di luar Jabodetabek yang belum menerima PKH dan Program Bantuan Sosial / BPNT dengan nilai Rp600.000 / keluarga / bulan. Baik bantuan Bantuan Sosial dari Presiden dan BST didistribusikan selama tiga bulan, yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni 2020.
Menteri Sosial juga mengatakan ada berbagai kendala terkait distribusi BST. Di antara mereka adalah daerah yang belum memenuhi kuota, upaya yang dilakukan adalah mengalihkan kuota yang tersisa ke area siap pakai. Kendala lain adalah daerah yang meminta penundaan distribusi Jaminan Sosial, oleh karena itu ada upaya untuk melakukan bantuan khusus ke daerah untuk mempercepat distribusi.
Kendala lain terkait dengan jumlah konter pembayaran yang terbatas dan batasan antrian karena protokol kesehatan Covid-19. Upaya sedang dilakukan untuk menambah konter pembayaran di Kantor Pos dan membuka konter pembayaran di Pusat Desa.
"Upaya juga dilakukan untuk membayar di masyarakat untuk daerah-daerah terpencil. Selain itu, ada perpanjangan waktu layanan di loket Kantor Pos dari jam 7 pagi sampai 10 malam," jelas Menteri.
Selain media sosial non-reguler, media sosial reguler pasti akan terus berjalan. Kementerian Sosial bahkan telah meningkatkan indeks bantuan dan memperluas keanggotaan Pusat Bantuan Sosial reguler, yaitu PKH dan Program Pasokan Makanan Dasar (BPNT) yang mencapai 10 juta penerima penerima. Dari April hingga Desember 2020, penerima manfaat akan menerima manfaat setiap bulan. Corona
Selain itu, program sembilan kebutuhan dasar / BPNT telah memperluas targetnya dan meningkatkan indeks program bantuan makanan dasar dari 15,2 juta penerima penerima menjadi 20 juta penerima penerima, dengan kenaikan indeks dari Rp150.000 menjadi Rp200.000.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pengawas DPR-19 DPR Abdul Muhaimin Iskandar menilai bahwa proses penyaluran Bantuan Sosial oleh Kementerian Sosial telah dimaksimalkan berdasarkan data yang tersedia, meskipun ada kesalahpahaman di beberapa titik.
"Misalnya data yang dimasukkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan lingkungan berbeda dari yang dijatuhkan di pusat. Ini (data) harus sinkron," katanya.
Sinkronisasi data diperlukan agar harapan tidak tumpang tindih bagi mereka yang menerima bantuan. Selain itu, diharapkan bahwa tidak ada lagi yang tidak akan menerima bantuan meskipun mereka memiliki hak untuk menerima bantuan. "Data yang disinkronkan adalah kebutuhan utama sekarang," Abdul Muhaimin Iskandar menambahkan.
Selain itu, program sembilan kebutuhan dasar / BPNT telah memperluas targetnya dan meningkatkan indeks program bantuan makanan dasar dari 15,2 juta penerima penerima menjadi 20 juta penerima penerima, dengan kenaikan indeks dari Rp150.000 menjadi Rp200.000.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pengawas DPR-19 DPR Abdul Muhaimin Iskandar menilai bahwa proses penyaluran Bantuan Sosial oleh Kementerian Sosial telah dimaksimalkan berdasarkan data yang tersedia, meskipun ada kesalahpahaman di beberapa titik.
"Misalnya data yang dimasukkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan lingkungan berbeda dari yang dijatuhkan di pusat. Ini (data) harus sinkron," katanya.
Sinkronisasi data diperlukan agar harapan tidak tumpang tindih bagi mereka yang menerima bantuan. Selain itu, diharapkan bahwa tidak ada lagi yang tidak akan menerima bantuan meskipun mereka memiliki hak untuk menerima bantuan. "Data yang disinkronkan adalah kebutuhan utama sekarang," Abdul Muhaimin Iskandar menambahkan.
No comments